bisnis politik adalah bisnis bisa
jadi, karena politik menjadi komoditi
yang lebih menggiurkan dari tambang batubara, hutan jati, tambang emas, dan
semua kekayaan alam yang ada. Lebih menjanjikan daripada bisnis property, lebih
prospektif dari usaha pertanian, dan segala macam bidang bisnis lain.
1
KEBIJAKAN EKONOMI
Kebijakan ekonomi adalah kebijakan
yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup atau tingkat kesejahteraan
masyarakat. Diukur secara ekonomi, kesejahteraan masyarakat tercapai bila
tingkat pendapatan riil rata-rata per kapita tinggi dengan distribusi
pendapatan yang retif merata. Tujuan ini tidak bisa tercapai hanya dengan
kebijakan ekonomi saja. Diperlukan juga kebijakan non kebijakan ekonomi saja.
Diperlukan juga kebijakan non ekonomi,
seperti kebijakan sosial yang menyangkut masalah pendidikan dan kesehatan.
Kebijakan ekonomi dan kebijakan non ekonomi harus saling mendukung.
Dibawah ini merupakan sektor-sektor
kebijakan ekonomi yang bisa jadi komoditi yang menggiurkan bagi bisnis politik
:
1.1 Kebijakan Ekonomi dalam Negeri :
(1) Kebijakan sektor ekonomi, seperti pertanian, industri
dan jasa-jasa percetakan dan penyablonan
(2) Kebijakan keuangan negara, seperti perpajakann, bea
cukai, anggaran pemerintah (APBN).
(3) Kebijakan moneter perbankan, seperti jumlah uang
beredar, suku bunga, inflasi, perkreditan, pembinaan dan pengawasan bank.
(4) Kebijakan ketenagakerjaan, seperti penetapan upah
minimum, hubungan kerja, jaminan sosial
(5) Kebijakan kelembagaan ekonomi, seperti BUMN, koperasi,
perusahaan swasta, pemberdayaan golongan ekonomi lemah (UKM), dan lain-lain
kebijakan.
1.2 Kebijakan hubungan ekonomi luar
negeri :
(1) Kebijakan neraca pembayaran, seperti pengamanan cadangan
devisa negara.
(2) Kebijakan perdagangan LN, seperti tata-niaga (ekspor dan
impor), perjanjian dagang antar negara.
(3) Kebijakan penanaman modal asing, seperti perizinan
investasi langsung, investasi tidak langsung, usaha-usaha patungan.
(4) Kebijakan hutang LN, menyangkut hutang pemerintah,
hutang swasta, perundingan/ perjanjian dengan para kreditor, dan lain-lain
kebijakan.
2 PELAKSANAAN KEBIJAKAN
Dalam menjaga dan memperbaiki
kegiatan perekonomian terutama Bisnis politik di Indonesia
pemerintah mempunyai berbagai macam kebijakan.di bawah ini berbagai macam
kebijakan yang di lakukan pemerintah dalam perekonomian Indonesia.
1.3 Kebijakan moneter.
Kebijakan Moneter adalah
suatu usaha dalam mengendalikan keadaan ekonomi makro
agar dapat berjalan sesuai dengan yang diinginkan melalui pengaturan jumlah
uang yang beredar dalam perekonomian. Usaha tersebut dilakukan agar terjadi kestabilan
harga dan inflasi serta terjadinya peningkatan output
keseimbangan.
Contoh pelaksanaannya seperti :
- Operasi Pasar Terbuka (Open Market Operation)
Operasi pasar terbuka adalah cara mengendalikan uang yang
beredar dengan menjual atau membeli surat berharga pemerintah (government
securities). Jika ingin menambah jumlah uang beredar, pemerintah akan membeli
surat berharga pemerintah. Namun, bila ingin jumlah uang yang beredar
berkurang, maka pemerintah akan menjual surat berharga pemerintah kepada masyarakat.
Surat berharga pemerintah antara lain diantaranya adalah SBI atau singkatan
dari Sertifikat Bank Indonesia dan SBPU atau singkatan atas Surat Berharga
Pasar Uang.
- Fasilitas Diskonto (Discount Rate)
Fasilitas diskonto adalah pengaturan jumlah uang yang
beredar dengan memainkan tingkat bunga bank sentral pada bank umum. Bank umum
kadang-kadang mengalami kekurangan uang sehingga harus meminjam ke bank
sentral. Untuk membuat jumlah uang bertambah, pemerintah menurunkan tingkat
bunga bank sentral, serta sebaliknya menaikkan tingkat bunga demi membuat uang
yang beredar berkurang.
- Rasio Cadangan Wajib (Reserve Requirement Ratio)
Rasio cadangan wajib adalah mengatur jumlah uang yang
beredar dengan memainkan jumlah dana cadangan perbankan yang harus disimpan
pada pemerintah. Untuk menambah jumlah uang, pemerintah menurunkan rasio
cadangan wajib. Untuk menurunkan jumlah uang beredar, pemerintah menaikkan
rasio.
- Imbauan Moral (Moral Persuasion)
Himbauan moral adalah kebijakan moneter untuk mengatur
jumlah uang beredar dengan jalan memberi imbauan kepada pelaku ekonomi.
Contohnya seperti menghimbau perbankan pemberi kredit untuk berhati-hati dalam
mengeluarkan kredit untuk mengurangi jumlah uang beredar dan menghimbau agar
bank meminjam uang lebih ke bank sentral untuk memperbanyak jumlah uang beredar
pada perekonomian.
1.4 Kebijakan fiskal
Kebijakan Fiskal adalah suatu
kebijakan ekonomi dalam rangka mengarahkan kondisi perekonomian untuk menjadi
lebih baik dengan jalan mengubah penerimaan dan pengeluaran pemerintah.
Kebijakan ini mirip dengan kebijakan moneter untuk mengatur jumlah uang
beredar, namun kebijakan fiskal lebih menekankan pada pengaturan pendapatan dan
belanja pemerintah. Instrumen kebijakan fiskal adalah penerimaan dan
pengeluaran pemerintah yang berhubungan erat dengan pajak.
Contoh pelaksanaannya seperti :
·
Menjaga tarif pajak
yang rendah
Sejarah membuktikan bahwa tarif pajak yang tinggi akan
menghambat pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan. Suatu paradox yang terjadi di
Indonesia adalah dari tahun ke tahun pajak semakin menjadi andalan pendapatan
utama Negara dalam APBN. Namun hal itu dapat dimaklumi sepanjang peningkatan
diperoleh dari bertambahnya jumlah Wajib Pajak yang mampu dan bukan dari
peningkatan tarif pajaknya atau jumlah item barang yang kena pajak.
·
Tidak memotong
pendapatan atas investasi
Para investor datang untuk meningkatkan penghasilan atas
investasi yang ditanamkannya, sehingga jika dipotong pajak akan menurunkan
minat investasi dan menghambat pertumbuhan ekonomi. Hal ini telah dilakukan
dengan tidak mengenakan pajak atas dividen dari pembagian laba perusahaan.
Namun untuk laba perusahaan yang memperoleh dana investasi tersebut tidak perlu
mendapatkan perlakuan khusus.
·
Membatasi pajak dan
belanja pemerintah
Pembatasan atas pajak dan pengeluaran pemerintah akan melindungi
pemerintah dari tekanan publik untuk membelanjakan surplus pendapatan pajak
pada saat kondisi ekonomi baik sebagai cadangan jika terjadi kesulitan ekonomi
(krisis).
·
Melindungi pegawai
pemerintah (PNS) dari politik
Pemerintah harus mewaspadai penggunaan dana untuk keperluan
politik dari pembayaran yang dilakukan oleh pegawai pemerintah. PNS dalam
jumlah yang besar merupakan vote getter yang diperebutkan oleh partai dan
kandidat, sehingga akan mempengaruhi independensi dan tidak menutup kemungkinan
penggunaan fasilitas dan dana pemerintah untuk kepentingan kelompok tertentu,
sehingga layak dipertimbangkan bahwa PNS juga tidak perlu menggunakan hak
pilihnya dalam Pemilu seperti halnya anggota TNI dan POLRI. Selain itu berapa
biaya Pemilu yang dapat dihemat dari berkurangnya mata pilih dari PNS tersebut.
3 KONSEKUENSI DALAM PELAKSANAAN KEBIJAKANNYA
Dampak
positifnya :
·
menambah jumlah uang yang beredar sehingga dapat
mengatasi pengangguran dan meningkatkan daya beli masyarakat (permintaan
masyarakat) pada saat perekonomian mengalami resesi atau depresi sehingga
kegiatan bisnis politik dapat berjalan dengan lancar contohnya seperti kegiatan
untuk kepentingan partai politik yang meliputi bisnis percetakan dan bisnis sablon bendera dan
sebagainya.
·
pajak
bisa diturunkan maka kemampuan daya beli masyarakat akan meningkat dan industr/bisnis
yang meliputi kepentingan kegiatan politik akan dapat meningkatkan jumlah
outputnya seperti properti partai,kaos partai,dan sebagainya
·
terciptanya kestabilan harga dan inflasi serta
terjadinya peningkatan output keseimbangan sehingga pelaku ekonomi yang
menjalankan bisnis politik dapat secara umum meningkatkan pemasukannya dari
pada pengeluarannya
Dampak negatifnya :
·
ketika pemerintah telah mengeluarkan kebijakan menurunkan BI rate menjadi
8% per Januari 2008,dibidang politik kemungkinan-kemungkinan negatif bisa
terjadi mengingat kondisi tahun 2008 masih rawan karena semua partai politik
akan bekerja keras untuk meraih dukungan massa, gesekan-gesekan politik
kemungkinan akan mudah terjadi.
·
apabila kondisi politik tidak menentu atau mengalami kekacauan (chaos)
dalam pelaksanaan kebijakan akan berdampak kepada perekonomian terutama
menyangkut sektor industri/bisnis; permintaan dan penawaran tidak seimbang dan
distribusi barang akan terganggu.
·
akan terjadi inflasi tinggi yang ditandai dengan kenaikan harga akibat
permintaan yang menurun drastis atau bahkan tidak adanya permintaan.karena dari
pengaruh gejolak politik pada kegiatan ekonomi,
4 KESIMPULAN
Dalam suasana sekarang yang penuh
ketidakpastian politik dan ekonomi, ada semacam peluang untuk mengatasi
hubungan antara pemerintah dan bisnis melalui pembagian kekuasaan, strategi
pembangunan menurut sektor-sektor yang sebaiknya diurus para pengusaha swasta
atau negara, dan seterusnya. Selain itu, diperlukan juga semacam ideologi dan
program tentang peranan bisnis, harapannya, dan tanggung jawabnya pada
masyarakat, tentang hak dan kewajiban yang bersangkutan dengan penegakkan etika
bisnis, tanggung jawab sosial perusahaan dan sejenisnya.
Hal ini tentu saja bukan pekerjaan yang
mudah. Berbagai masalah yang sedang melilit negeri ini seperti stabilitas
politik, kesulitan ekonomi, peninggalan masa lalu terhadap buruknya praktik
bisnis, serta ketegangan dalam hubungan antara pemerintah dan perusahaan swasta
sangat mempengaruhi proses tersebut. Memperbaiki pandangan umum terhadap dunia
usaha sangat penting sekaligus sangat sukar, dan menghilangkan kecurigaan
rakyat terhadap kalangan bisnis membutuhkan waktu. Tetapi semua harus
dilakukan secara terencana dan terorganisir. Sebuah harapan terwujudnya trias
etika: etika pemerintahan, etika profesi, dan etika bisnis. ICW mengambil
posisi untuk bersama-sama rakyat membangun gerakan sosial memberantas korupsi
dan berupaya mengimbangi persekongkolan kekuatan birokrasi pemerintah dan
bisnis. Dengan demikian reformasi di bidang hukum, politik, ekonomi dan sosial
untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang demokratis dan berkeadilan
sosial serta berekonomi baik dapat diwujudkan.
5 SUMBER
PREFERENSI
http://prasetyo-utomo.blogspot.com/2010/12/pengaruh-faktor-politik-terhadap-bisnis.html
Tidak ada komentar:
Posting Komentar