REFLEKSI UNTUK KOPERASI INDONESIA YANG
LEBIH BAIK MELALUI UU NOMOR 17 TAHUN 2012
Dalam sistem perekonomian Indonesia dikenal ada tiga pilar
utama yang menyangga perekonomian. Ketiga pilar itu adalah Badan Usaha
Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Swasta (BUMS), dan Koperasi. Ketiga
pilar ekonomi tersebut mempunyai peranan yang masing-masing sangat spesifik
sesuai dengan kapasitasnya. Sayangnya, seperti yang diungkapkan oleh Widiyanto
(1998), dari ketiga pilar itu, koperasi, walau sering disebut sebagai soko guru
perekonomian,
secara umum merupakan pilar ekonomi yang "jalannya
paling terseok" dibandingkan dengan BUMN dan apalagi BUMS. Padahal,
koperasi selama ini sudah didukung oleh pemerintah (bahkan berlebihan) sesuai
kedudukan istimewa dari koperasi di dalam sistem perekonomian Indonesia.
Sebagai soko guru perekonomian, ide dasar pembentukan koperasi sering
dikaitkan dengan pasal 33 UUD 1945, khususnya Ayat 1 yang menyebutkan bahwa
"Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan".
Dalam Penjelasan UUD
1945 itu dikatakan bahwa bangun usaha yang paling cocok dengan asas
kekeluargaan itu adalah koperasi. Pengembangan koperasi di Indonesia selama ini
barulah sebatas konsep yang indah, namun sangat sulit untuk diimplementasikan.
Semakin banyak koperasi yang tumbuh semakin banyak pula yang tidak aktif.
Bahkan ada koperasi yang memiliki badan hukum, namun kehadirannya tidak membawa
manfaat sama sekali. Koperasi tidak mungkin tumbuh dan berkembang dengan
berpegang pada tata kelola yang tradisonal dan tidak berorientasi pada
pemuasan keperluan dan keinginan konsumen.
Koperasi perlu diarahkan pada prinsip pengelolaan
secara modern dan aplikatif terhadap perkembangan zaman yang semakin maju dan
tantangan yang semakin global. Dari kemungkinan banyak faktor penyebab kurang
baiknya perkembangan koperasi di Indonesia selama ini, menganggap bahwa
salah satunya yang paling serius adalah masalah manajemen dan organisasi
Pengembangan koperasi, pasca Undang-Undang tentang perkoperasian yang baru,
haruslah mampu mewujudkan koperasi sejati dan bermanfaat untuk mewujudkan
kesejahteraan masyarakat sebagaimana amanat pendiri negeri ini, khususnya Bung
Hatta sebagai Bapak Koperasi Indonesia. Karena keyakinannya akan koperasi, maka
Bung Hatta berjuang agar koperasi ada cantolan
dalam konstitusi dan telah diwujudkan pada pasal 33 Undang-Undang Dasar
1945. Bung Hatta, sebagai pendiri negeri tercinta ini sangat ingin sekali dan
percaya bahwa hanya dengan berkoperasi, maka kedaulatan ekonomi, sosial,
dan politik akan terwujud. Melalui koperasi, rakyat akan terbebas dari
penindasan, karena dengan berkoperasi mereka akan lebih kuat, seperti dalam
peribahasa “bersatu kita teguh bercerai kita runtuh”.
Untuk mewujudkan koperasi yang berkembang lebih baik dimasa
mendatang, maka ada beberapa hal yang kiranya perlu diperhatikan dalam
mendirikan koperasi, yaitu:
1.
Pertama,
setiap anggota masyarakat yang hendak mendirikan koperasi
harus didasari oleh kepentingan ekonomi yang sama. Setiap anggota koperasi
harus memiliki pandangan atau persepsi yang sama terhadap koperasi,
dimana hal ini kurang diperhatikan selama ini. Bahkan sebaiknya, setiap orang
yang ingin menjadi anggota koperasi harus mengikuti pendidikan
perkoperasian. Sebagaimana telah dilaksanakan dengan baik selama ini oleh
koperasi kredit.
2.
Kedua,
pendirian koperasi harus dikesampingkan
dari kepentingan sesaat yang hanya ingin mendapatkan fasilitas dari pemerintah.
Kalau hal ini terus dibiarkan berkembang dimasyarakat, maka koperasi selamanya
tidak akan berkembang baik secara kualitas. Koperasi secara kuantitatif
bertambah, namun kualitasnya tidak menggembirakan. Hal ini bisa diatasi kalau
pendirian koperasi bukan karena tuntunan dari atas, atau dari pejabat atau
pihak-pihak yang ingin mencari manfaat, tetapi koperasi harus betul-betul
tumbuh dari kesadaran masyarakat mendirikan koperasi.
3.
Ketiga,
Koperasi Simpan Pinjam tidak boleh lagi menjalankan usahanya
dengan menarik uang nasabah atau non-anggota dan memberikan pinjaman kepada
non-anggota selama bertahun-tahun. Pengawasan Koperasi Simpan-Pinjam mestinya
akan lebih ketat dan diharapkan aturan ditegakkan sehingga tidak ada pembiaran
pelaksanaan kegiatan Simpan Pinjam atau Koperasi Simpan-Pinjam selama iniyang
justru banyak merugikan masyarakat. Koperasi Simpan Pinjam tidak boleh
menjalankan usahanya sebagaimana perbankan, menarik dana dari masyarakat dan
meminjamkan kepada masyarakat.
Dengan
seperti itu, adanya Undang-Undang nomor 17 Tahun 2012 tentang perkoperasian akan membawa koperasi Indonesia menjadi lebih
mandiri, bermanfaat untuk kesejahteraan masyarakat
sesuai dengan cita-cita pendiri negeri dan cita-cita nasional bangsa indonesia
yang tertuang dalam UUD 1945.
Sumber
: http://www.academia.edu/6152990/Artikel_koperasi